Hendri Kampai: Indonesia Kuat, Pertanyaan atau Pernyataan?

OPIINI - Indonesia Kuat. Ini suatu pertanyaan atau pernyataan? Kalau dilihat dari sisi pernyataan, kita bisa memastikan bahwa Indonesia kuat. Berdasarkan standar sembako, atau sembilan bahan pokok yang terdiri dari beras, gula, sayuran dan buah-buahan, daging sapi, ayam, dan ikan, minyak goreng dan margarin, susu, telor ayam, minyak tanah atau gas elpiji, garam beryodium atau bernatrium. Semua ada di Indonesia dan bisa diproduksi sendiri, tanpa perlu import bila seandainya kita memutuskan semua huhungan dengan negara di dunia, kita tetap hidup alias survive.

Bagaimana dengan hal lainnya seperti teknologi, itu pun saat ini bisa dibuat oleh anak bangsa sendiri, mulai dari motor, mobil, sampai pesawat terbang pun Indonesia bisa membuatnya sendiri. Luar biasa!

Baca juga: Adanya UU ITE dan UU Keterbukaan Informasi, UU Pers Perlu Direvisi dan Dewan Pers Sudah Layak Dibubarkan

Tapi mengapa kita tidak bisa mandiri dan terus menerus tergantung dengan negara lain? Hal inilah yang mengakibatkan bahwa Indonesia belum menjadi negara kuat. Terlalu banyak penghianat di negara ini terutama di kalangan pejabat, banyak keputusan dan tindakannya bisa dikatakan secara terang-terangan menghianati amanat penderitaan rakyat.

Mereka seenaknya saja membuat kebijakan impor sembako, impor garmen, bahkan impor gula, beras, dan garam pun mereka lakukan.

Baca juga: Salah Kaprah Jurusan Akuntansi Merespon Perkembangan Teknologi

Rakyat menjerit, karena sebagian besar adalah petani dan nelayan. Mereka impor saat panen raya, mereka impor saat kebutuhan ada sehingga harga gabah dan sapi petani jatuh pun alias murah.

Ada impor ada kebijakan ada komisi untuk mendapatkan kebijakan itu. UUD sudah bukan lagi Undang-undang Dasar, tapi sudah berganti makna Ujung-Ujungnya Duit, ada angka ada harga. Para pejabat berdagang kebijakan dan peraturan. Semua bisa diatur yang penting "Anda paham Saya mengerti."

Baca juga: Penghasilan Bekerja di Kantor Akuntan Big Four - Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC), KPMG, dan Ernst & Young (EY)

Pemerintah dan penguasa sudah menjadi pasangan selingkuh abadi karena pengusaha juga pejabat pemerintah, menjadi Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai pemerintah pusat, dan bahkan sampai pada tingkat desa/kelurahan sekalipun.

Yang berkhianat itu ya para pejabat, rakyat tidak punya kemampuan untuk itu karena juga tidak ada akses dan koneksi untuk melakukannya. Rakyat hanya mejadi penonton dan objek penderitaan dari gaya hidup hedon dan bermewah-mewah para pejabat ini.

Baca juga: PwC Global Capai Rekor Pendapatan $53,1 Miliar, Menandai Pertumbuhan Stabil di Tengah Tantangan Global

Komsumi mereka melebihi gaji yang diterima. Kekayaan mereka lebih banyak berasal dari jual beli kebijakan dan kekuasaan, itu bisa dilihat dari kekayaan dan pertambahan kekayaannya di luar nalar akal sehat. Indonesia Kuat tapi jadi Tidak Kuat karena para pejabat penghianat ini melekuka tindakan anarki yang hanya memikirkan diri sendiri, keluarga dan anak cucunya. Anak bangsa hanya menjadi objek pemerasan, dan subjek penderitaan.

Bagi pejabat gaji terus naik, bagi rakyat pajak terus naik. Mereka tidak peduli apakah rakyat punya penghasilan atau tidak, bagi mereka hanya ada target pendapatan negara, setelah masuk mereka pun menggunakan segala cara untuk mengkorupsinya. Baik melalui tindakan terlihat legal apalagi dengan cara-cara melanggar hukum. Mereka kalap! Kalau ketangkap cukup dengan minta maaf, dan masalah selesai, karena yang menangkap pun kroni mereka yang belum kebagian. Pas kebagian mereka pun "ningkam." Anjing menggonggong Kafilah pun berlalu. Asal bagi rata dan rata dibagi dijamin aman sentosa sampai mati.

Baca juga: EY Capai Pendapatan Global Rekor $49,4 Miliar di FY2023, Menyoroti Komitmen Kuat pada Inovasi, Keberlanjutan, dan Pengembangan Talenta

Indonesia Kuat digerogoti, menjadi negara koloni oligarki, nama lain dari kumpeni pada zaman Belanda dulu. Cukup satu kata buat para bajingan penghianat bangsa ini Lawan atau Revolusi!

Jakarta, 14 April 2024

Hendri Kampai (Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI)